Broadcast Terkait Suplier Daging, Taufik : Diduga Oknum Kabid Dinsos Lotim Bersekongkol Jahat

Ketua KOREKSI NTB, Taufik Hidayat LOMBOK TIMUR (NUSA TENGGARA BARAT), KOMPASPOS.COM -  Polemik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lombok Tim...

Ketua KOREKSI NTB, Taufik Hidayat

LOMBOK TIMUR (NUSA TENGGARA BARAT), KOMPASPOS.COM - Polemik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lombok Timur saat ini masih menjadi sorotan publik, terkait banyaknya persoalan yang diduga sarat akan permainan. 

Beberapa waktu yang lalu, beredar Pesan Berantai (Broadcast) yang mengatasnamakan dari Salah satu Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Sosial Lombok Timur terkait pelarangan penggantian perjanjian kerjasama antara Suplier dan Agen.

Sementara, di Pedoman Umum (Perum), Agen diperbolehkan untuk memilih Suplier manapun untuk memenuhi permintaan Keluarga Penerima Mampaat (KPM). 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Koalisi Penggerak Ekonomi Sosial (KOREKSI) NTB, Taufik Hidayat yang biasa dipangil Bang Taufik kepada awak media Kompaspos.com, Senin (2/10/20) mengecam perilaku jahat oknum Kepala Bidang (Kabid) yang duduk di Dinas Sosial Lombok Timur.

"Kami menduga bersekongkol jahat melalui Pesan Berantai (Broadcast)," ujar Taufik.

Menurutnya, hal tidak baik melalui Pesan Berantai (Broadcast, red) ke Agen oknum Kabid ini tidak Efektif.

"Kami menduga oknum Kabid ini melindungi Suplier Daging yang menguasai hampir setengah lebih Kecamatan di Lombok Timur. Terkait perilaku oknum kabid ini ada Suplier tertentu yang diuntungkan sehingga diduga ada Persekongkolan Jahat antara Oknum Kabid Dinsos dan Suplier Daging," tegasnya.

Dikatakan Taufik, bahwa Suplier Daging itu merupakan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Lombok Timur. 

"Sudah jelas ini tidak efektif antara Kabid Dinas sosial Lombok Timur dan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Partai  PPP di Lombok Timur," ujarnya. 

Menanggapi hal itu, Ketua DPC Partai PPP Lombok Timur, H. Fairuz Rozi menjelaskan, bahwa di aturan itu tidak ada yang melarang Ketua partai menjadi suplier ataupun pengusaha. 

"Kalau dipersoalkan silahkan saja cari aturannya, apakah ada yang melarang menjadi Suplier atau pengusaha. Tidak ada masalah, jika Ketua Partai itu menjadi pengusaha," tegasnya.

Penulis : Ril