ROKAN HILIR (RIAU), KOMPASPOS.COM - Terkait Cuitan atau unggahan video Florentina Situmorang di akun facebooknya saat diareal lahan sawit d...
ROKAN HILIR (RIAU), KOMPASPOS.COM - Terkait Cuitan atau unggahan video Florentina Situmorang di akun facebooknya saat diareal lahan sawit di Kepenghuluan Batang Ibul Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) beberapa pekan lalu, hal tersebut sebagai bentuk menumpahkan Curahan Hati (Curhat) biasa saja dan tidak perlu ditanggapi serta diproses lebih jauh hanya buang energi saja.
Apalagi dalam dunia Demokrasi saat ini hal tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan masyarakat awam saat ini untuk melampiaskan Curhatnya di dunia maya atau Media Sosial (Medsos), dengan tujuan beragam, yang pasti untuk mencari perhatian Publik, dan belum tentu kebenarannya.
Khusus unggahan Video Florentina Situmorang Curhatnya berisi pesan kepada Presiden H.dr.Joko Widodo dengan status facebook Florentina Situmorang, Rabu (24/2/2021) dengan tulisan Buat bapa presiden ku. Bapa Jokowi,Apa Riau ini bukan negara indonesia????? Kenapa di kapolres Rokan Hilir riau ini Nga ada keadilan,Tolong bapa Jokowi bantu keluarga ku (sembari membubuhi emoticon menangis), Kami ditindas dan diperlakukan, selama 00.31 Detik, Tidak sewajarnya, hal ini biasa saja dan tidak ada yang istimewa.
Demikian di Ungkapkan Dosen Universitas Riau (UNRI), Dr.Erdianto, SH kepada wartawan,Jumat (05/03/2021) melalui Telepone Selulernya.
"Postingan atau unggahan tersebut biasa saja, tidak ada yang istimewa, sah-sah saja dilakukan masyarakat awam saat ini,hal ini tidak perlu ditanggapi, apalagi diproses, buang energi saja, apalagi dalam demokrasi hal semacam ini biasa saja dilakukan masyarakat, saya juga pernah curhat kok di Facebook," ucapnya.
Dr.Erdianto menegaskan apa yang dilakukan Kapolres Rohil AKBP Nurhadi Ismanto,SH.S.I.K terkait sengketa lahan serta laporan pengancaman dan penganianyaan sudah tepat dan benar sesuai prosedur pengamanan, untuk meredam konflik lebih besar, apalagi kedatangannya di lokasi didampingi TNI dan Aparat Kepenghuluan.
"Kapolres sudah dalam posisi yang benar, terkait sengketa lahan tersebut,itu murni Perdata dan tidak bisa dipidanakan, sementara terkait laporan Pemukulan dan Penganiayaan semua melalui proses berdasarkan laporan, lalu penyelidikan, jika memenuhi semua unsur pasal yang sangkakan proses ditingkatkan penyidikan," Pungkas Dosen UNRI ini mengakhiri.
Penulis : Zurfami/rls
.jpeg)
COMMENTS