MUSI BANYUASIN (SUMATERA SELATAN), KOMPASPOS.COM - Menindaklanjuti hasil Rapat Standar Pelayanan Publik Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan ...
MUSI BANYUASIN (SUMATERA SELATAN), KOMPASPOS.COM - Menindaklanjuti hasil Rapat Standar Pelayanan Publik Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan secara virtual pada 23 April 2021 lalu, Pemkab Musi Banyuasin (Muba) melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) gelar Workshop Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam Jajaran Pemkab Muba, Senin, (24/05/2021) di Auditorium Pemkab Muba.
Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Sekda Muba Drs H Apriyadi MSi mengatakan, workshop digelar menindaklanjuti hasil rakor Pemprov Sumsel bekerjasama dengan Ombudsman. Kegiatan ini dilaksanakan seiring adanya penilaian Komisi Ombudsman terhadap kepatuhan standar pelayanan publik dari pemerintahan paling atas, Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan hingga Pemerintah Desa pada tahun ini.
"Kita minta semua Organisasi Perangkat Daerah dilibatkan, karena ingin ada komitmen dari semua pelaksana untuk memberikan layanan terbaik dengan memenuhi standar layanan publik yang di amanahkan Undang-undang. Baik yang hadir secara langsung maupun virtual hari ini, agar dapat mengikuti kegiatan secara maksimal," pungkas Sekda.
Sekda menyebut ada sepuluh OPD yang menjadi objek penilaian. Namun dirinya ingin semua OPD faham pentingnya standar pelayanan publik. Upaya ini menurutnya bukan penghargaan yang dikejar namun OPD dapat memberikan layanan terbaik kepada penerima layanan, yaitu warga Muba.
"Kepatuhan terhadap standar layanan publik ini butuh komitmen. Disini memang tupoksi kita. Pemahaman atas pentingnya standar kepatuhan dapat memberikan standar pelayanan yang baik dan berkualitas, serta dapat dipertanggung jawabkan dan bebas KKN," ucapnya.
Menurut laporan Kepala DPMPTSP Kabupaten Muba, Erdian Syahri SSos MSi, workshop digelar untuk memberikan pemahaman kepada aparatur tentang pelayanan publik agar dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan. Tujuannya, untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelayanan publik serta menghindari maladministrasi.
"Workshop hari ini diikuti masing-masing perwakilan Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dan RSUD sebanyak 30 orang secara tatap muka dan 47 orang hadir secara virtual. Harapan kami pihak Ombudsman dapat memberikan pemahaman, supaya jangan sampai ada pengaduan dan pelayanan publik juga dapat berjalan dengan baik," ujarnya.
Sementara itu narasumber workshop dari Ombudsman perwakilan Sumsel, Agung Pratama SSos MSi menyampaikan kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh Pemkab Muba kali ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara layanan publik agar dapat melengkapi indikator layanan publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Sehingga pengguna layanan publik yakni masyarakat dapat terlayani dengan baik sehingga pelayanan yang diberikan betul -betul cerminan layanan publik yang berkualitas.
Acara turut dihadiri Ketua DPRD Muba Sugondo SH, Kapolres Muba AKBP Erlin Tangjaya SIP, Dandim 0401 Muba diwakili Pasi OPS Kapten Arm Marwan, dan Kajari Muba diwakili Kasi Intel Abu Nawas SH.
Penulis : Amran
.jpeg)
COMMENTS