Plh. Bupati Rohul saat diwawancarai awak media ROKAN HULU (RIAU), KOMPASPOS.COM - Plh Bupati kabupaten Rokan hulu, H. Abdul Haris, S.Sos, M...
ROKAN HULU (RIAU), KOMPASPOS.COM - Plh Bupati kabupaten Rokan hulu, H. Abdul Haris, S.Sos, M.Si ikuti rapat virtual bersama, PJ sekda provinsi riau, H. Masrul Kasmy, dan Bupati/Walikota se Provinsi Riau dengan agenda penilaian kinerja kabupaten/kota, dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting di provinsi Riau, senin, (24/5/2021) di ruang vidcon diskominfo Rokan hulu.
Turut hadir dalam agenda rapat bersama Plh Bupati, diantaranya, Plh, Ketua PKK Rokan Hulu, Hj. Netty Haris, Asisten II Ir. Ruslan, Kadisdikpora H. Ibnu Ulya, Kadis Kominfo, Drs. Yusmar, M.Si, serta beberapa pejabat eselon II lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Pj. sekda Provinsi Riau, H. Masrul Kasmi menyampaikan kepada pemerintan kabupaten/kota, untuk bisa gunakan isu isu stanting yang masuk dalam program dan strategis dari RPJMD, sehingga menjadikan target penurunan prevalansi stunting, sebagai salah satu indikator kinerja kepala daerah dengan menggoptimalkan sumber dana, APBN kemudian juga dari CSR atau TJSP (tangung jawab sosial perusahaan dan badan usaha).
"Ini juga perlu ada kepedulian bersama sehingga ini akan membuat porsi porsi dukungan itu akan lebih baik luas di masyarakat, maupun dari pilar trophy maupun dari dana dana sah lainnya untuk mencegah penurunan stanting," ujarnya.
"Selanjutnya perlu melakukan evaluasi secara terus menerus bagi intervensi gizi spesifik dan sensitif serta melakukan aksi konvergensi stanting secara rutin kepada gubenur selalu wakil pemerintah pusat di daerah," pungkasnya.
Pj. Sekda provinsi Riau berharap bagi kabupaten kota yang mendapatkan penilaian kinerja terbaik untuk bisa menjadi motivasi bagi kabupaten kota lainnya.
Plh. Bupati Rohul, H. Abdul Haris usai mengikuti kegiatan secara virtual menyampaikan, bahwa kabupaten rohul menurunkan angka stunting dari tahun 2013/2021, penurunan angka stunting hingga saat ini berada pada angka 17 persen, dimana sebelumnya di angka 37 persen.
"Seluruh team baik pemerintah daerah maupun pemerintah Desa, baik PKK maupun lembaga sosial masyarakat serta yang sangat penting kader kader posyandu agar bisa mengimbau masyarakat agar mau datang ke posyandu," ungkapnya.
Sambungnya, didalam penanganan stunting perlunya mempermudah 3k, (komunikasi koordinasi dan kolaborasi), Kita juga menerbitkan beberapa ketentuan bupati untuk pedoman di tingkat desa terkait bagaimana cara menurunkan angka stunting di desa maupun di tingkat kecamatan.
"Diharapkan agar bisa menjaga kolaborasi, seluruh OPD, desa maupun kecamatan bekerjasama dengan kader posyandu yang ada di seluruh desa kabupaten Rokan Hulu," tutupnya.
Penulis : Bejo
.jpeg)
COMMENTS