Sidang LPPHI Versus Chevron, Ini Kata Pakar LH Dr. Elviriadi

PEKANBARU (RIAU), KOMPASPOS.COM - Sidang keempat gugatan lingkungan hidup terkait Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) di Blok Rokan telah b...

PEKANBARU (RIAU), KOMPASPOS.COM - Sidang keempat gugatan lingkungan hidup terkait Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) di Blok Rokan telah berlangsung, Selasa sore, (07/09/21).

Penggugat Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) terhadap PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Menanggapi itu, Pakar Lingkungan Hidup Dr.Elviriadi, M.Si memberikan pandangannya.

"Ya, inikan gugatan perdata. Sebenarnya bisa juga pidana dan class action," kata Elv.

Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI itu meminta Penggugat memanfaatkan UU No.32 tahun 2009 dengan maksimal.

"UU No.32 tahun 2009 itu sudah lebih dari cukup. Bisa menjaring pelaku usaha, Pemda dan Pemerintah Pusat. Jadi saya kira LPPHI sudah tepat turut menggugat para pihak," beber mantan aktivis mahasiswa itu.

Elviriadi menuturkan, tindak pidana dalam UU No.32 tahun 2009 itu mulai dari Pasal 97-120 atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

"Contohnya, pasal 103 yang berbunyi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengolahan, dipidana 1 tahun penjara denda minimal 1 M," jelas Elv.

Selain itu, Kata Elv, Pemerintah (dalam hal ini KLHK dan Dinas LHK) bisa dikaitkan dengan Pasal 71, 74 dan 76 UU No.32 tahun 2009 maupun dengan Pasal 1366 KUHPerdata karena dipandang lalai melakukan pengawasan.

LPPHI, Lanjut dia, sebaiknya melengkapi diri dengan uji parameter limbah B3, baik itu kamdungan TPH, Logam Berat, BTEX, Total PAH, dan TCLP. Baru dihitung kerugian potensial dan existing di lokasi TTM.

"Kalau tak digugat LPPHI, CERI dan Arimbi, kepunan kami masyarakat Riau, Wak! Mandi limbah, telouw temakollah tak dapat," pungkas peneliti yang selalu gundul demi hutan.

Penulis : Zurfami