PEKANBARU (RIAU), KOMPASPOS.COM - Beberapa hari lalu, muncul Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus), tentang pencemaran udara men...
PEKANBARU (RIAU), KOMPASPOS.COM - Beberapa hari lalu, muncul Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus), tentang pencemaran udara menyatakan sejumlah pejabat negara bersalah. Mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), KLHK, Kemendagri dan Kemenkes.
Merespon hal diatas, pakar lingkungan nasional, Dr. Elviriadi, M.Si, turut angkat bicara menyampaikan pendapatnya.
"Ya, saya kira penyebab emisi dan polusi udara di langit Jakarta sekitarnya tidak tunggal. KLHK sudah berupaya dan on the track," kata Elv, Jumat, (17/09/21).
Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI itu menyampaikan KLHK melakukan supervisi atau pembinaan pengendalian pencemaran udara kepada pemerintah daerah.
"Kan sekarang sudah digitalize. Inventarisasi emisi di kota-kota besar termasuk Jawa Barat harus disambut kepala daerah dengan progresif," ujar akademisi yang sering jadi saksi ahli itu.
Progresifitas pempov, sambung dia, terlihat dari adanya pengendalian kualitas udara yang dilengkapi dengan sistem pemetaan dispersi polutan. Atau kreatifitas kepala daerah untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor, industri dan pengahasil pencemaran lainnya.
Namun begitu, Elviriadi setuju amar putusan yang memerintahkan penyusunan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) dan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) berstandar nasional.
"Ya, kalau baku mutu udara ambien itu diamanatkan dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020," kata Elv.
Ketua Majelis LH Muhammadiyah itu meminta KLHK tetap memperkuat koordinasi dengan Pemda.
"Walau KLHK sudah pruden, sebaiknya memperkuat koordinasi dan supervisi demi kesehatan warga negara. Jadi tak perlu terpengaruh oleh berbagai faktor eksternal dan outward looking, lanjutkan bekerja sesuai amanat Undang Undang," pungkas Elv.
Penulis : Zurfami
.jpeg)
COMMENTS