MUARA ENIM (SUMATERA SELATAN), KOMPASPOS.COM - Permasalahan tapal batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Lahat saat ini kembali memana...
MUARA ENIM (SUMATERA SELATAN), KOMPASPOS.COM - Permasalahan tapal batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Lahat saat ini kembali memanas.
Rasweli didampingi Sairin warga Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim menceritakan, sebenarnya permasalahan tapal batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Lahat yang berlokasi di Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim, Desa Kepur Kecamatan Muara Enim (Kabupaten Muara Enim) dan Desa Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Timur (Kabupaten Lahat) itu sudah selesai pada tahun 2004 lalu.
Hal itu dibuktikan dengan ditanda tanganinya surat tapal batas oleh Camat Muara Enim Kabupaten Muara Enim Amerudim Cikmat, Camat Merapi Timur Kabupaten Lahat Firmanudin, Kepala Desa Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Timur, Kepala Desa Muara Lawai Kecamatan Lahat, Yanudin disaksikan oleh perangkat desa di dua desa tersebut. Selanjutnya dipasang patok.
Namun, lanjut Rasweli pada tahun 2018 patok tersebut dipindahkan orang yang tidak tanggung jawab. Dari informasi yang didapat, oknum yang memindahkan patok itu adalah oknum mantan DPRD Kabupaten Lahat yang bernama Nuradin. Motif dan tujuan pemindahan patok tersebut diduga berkaitan dengan banyaknya perusahaan pengangkut batu bara diwilayah itu.
"Waktu itu, diketemukannya kejadian itu warga pun melapor ke Pemerintah Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim," jelas Rasweli, Kamis, (15/09/2022).
Pada tahun 2018, kata dia, permasalahan tapal batas Kabupaten Muara Enim.- Kabupaten Lahat itu kembali mencuat.
"Kemudian pada tahun 2019 permasalahan itu kembali disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk meminta penyelesaiannya," kata dia.
Namun disaat sedang dalam proses di Kementerian Dalam Negeri, sambung dia, tiba tiba pada tahun 2021 ada pemberitahuan bahwa wilayah yang bermasalah itu sudah masuk dalam wilayah Kabupaten Lahat.
"Itu yang masyarakat disitu tidak bisa menerima, karena sebelumnya wilayah itu sudah resmi masuk dalam wilayah Kabupaten Muara Enim. Masyarakat setempat tetap berpatokan pada patok tapal batas yang lama,masuk dalam wilayah Kabupaten Muara Enim. Karena administrasi dan surat surat tanah masyarakat pun masuk dalam wilayah Kabupaten Muara Enim," pungkasnya.
Ditambah Irin, warga setempatpun sering bingung karena adanya permasalahan tapal batas itu. Karena ketika ada kejadian di wilayah itu, masyarakat setempat kesulitan melapor ke pihak kepolisian. Ketika melapor ke Polisi Muara Enim, dikatakan itu wilayah Kepolisian Kabupaten Lahat. Begitu juga sebaliknya, ketika melapor ke Polisi Lahat, dikatakan wilayah itu masuk dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.
"Jadi kami minta agar permasalahan tapal batas tersebut agar cepat diselesaikan, kami tetap berpegang pada dokumen lama, kami masuk dalam wilayah Kabupaten Muara Enim," ujar Irin.
Irin melanjutkan, pernah ada Kepala Desa menceritakan bahwa gara gara perubahan lokasi tapal batas itu, desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim kehilangan wilayah 511 hektar dan wilayah desa Kepur Kecamatan Muara Muara Enim kehilangan wilayah sekitar 300 hektar.
Senada juga disampaikan tokoh pemuda Desa Kepur Kecamatan Muara Enim, Agus Setiawan. Dalam hal ini, ia meminta Pemkab Muara Enim serius dalam menangani permasalahan tapal batas tersebut. Karena kata Agus, hal ini sangat berdampak dengan pelaksanaan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Muara Enim.
Selain itu, permasalahan tapal batas yang bermasalah tersebut bisa memicu konflik horizontal di masyarakat di dua Kabupaten tersebut.
Sementara itu, Kabag Tapem Pemkab Muara Enim Drs Asarli Manudin ketika dikonfirmasi terkait permasalahan ini. Di telpon aktif namun tidak diangkat, begitu juga ketika dikonfirmasi lewat pesan WA, sampai berita ini ditayangkan tidak memberikan tanggapan.
Penulis : Nopi
.jpeg)
COMMENTS