SIAK (RIAU), KOMPASPOS.COM - Peron Sawit diduga tidak memiliki izin marak beroperasi di wilayah kecamatan Sabak Auh, kabupaten Siak. Pantau...
SIAK (RIAU), KOMPASPOS.COM - Peron Sawit diduga tidak memiliki izin marak beroperasi di wilayah kecamatan Sabak Auh, kabupaten Siak. Pantauan awak media Kompaspos.com, Minggu, (11/8/24), diperkirakan hanya dua peron yang mengantongi izin di kecamatan Sabak Auh.
Salah seorang warga yang enggan namanya dipublikasikan mengaku sangat menyayangkan maraknya aktivitas Peron diduga tidak memiliki izin di kecamatan Sabak Auh.
"Seharusnya untuk mendongkrak PAD seperti restribusi pajak harus dilakukan penertiban," ujar dia.
Menurut dia, seharusnya pengusaha peron sawit tersebut Harus mengedepankan perizinan terlebih dahulu, jangan belum ada izin peron tetap dioperasikan.
"Apalagi muatan mobil trontonnya itu sangat banyak sampai petak 3 dan 4. Kalau dilihat dari muatannya apa gak melebihi muatan sampai 40 ton apa gak merusak jalan atau jembatan yang ada di wilayah dua kecamatan antara Sabak Auh dan Sungai Apit," kata dia.
Dia juga mendesak Camat Sabak Auh agar segera memberi teguran terhadap peron peron yang belum mempunyai izin.
"Jika perlu yang membandel sudah lama beroperasi tidak mempunyai izin segera ditutup sebelum mengurus perizinan terlebih dahulu," ujar dia.
Perlu diketahui, sebelumnya sempat viral diberitakan media online terkait jalan yang baru selesai diaspal sudah dalam kondisi rusak parah. Patut diduga karena sering dilewati oleh mobil tronton yang kelebihan tonase muatan.
Sementara itu, Ketua KBPP POLRI Resor Siak, Riski menyoroti kinerja pemerintah kabupaten Siak, Disperindag dan Disnaker Siak, khususnya di kecamatan Sabak Auh.
"Sampai beberapa peron yang ada di kecamatan Sabak Auh belum mengantongi izin, mohon kasi trantib kecamatan Sabak Auh langsung turun ke lapangan untuk mengkroscek peron peron yang belum mengantongi izin," ujar dia.
Menurut dia, pada tanggal 30 juli 2024, pemkab Siak telah mengadakan rapat terkait truk ODOL dan pengusaha peron peron yang belum mengantongi izin, rapat tersebut langsung dipimpin kepala dinas perhubungan kabupaten Siak dan dihadiri oleh kasat Lantas polres Siak dan jajarannya, perwakilan OPD serta Camat dan atau yang mewakili se kabupaten Siak.
Rapat tersebut terkait pembahasan truk ODOL dan peron peron yang blm mengantongi izin, dan semua Stekeholder pada Forum LLAJ kabupaten Siak berkomitmen dan meningkatkan kerja sama yang baik di tingkat desa maupun kecamatan untuk menangani permasalahan truk ODOL, serta melakukan sosialisasi secara intensif kepada pelaku usaha penampung pengepul agen dan peron untuk tidak menerima kendaraan ODOL masuk ke PKS.
Penegakan Hukum terhadap angkutan barang dan pelaku usaha penampung, pengepul, agen dan peron akan ditindak lanjut sesuai peraturan dan undang undang yang berlaku.
"Dari isi rapat diatas sudah jelas diharapkan camat kepala wilayah untuk dapat menugaskan bawahannya dalam hal ini kasi Trantib kecamatan agar segera turun dan mendata mana saja peron peron yang belum mengantongi izin di wilayahnya," pungkasnya.
Penulis : Wardani
.jpeg)
COMMENTS