LOMBOK TIMUR (NUSA TENGGARA BARAT), KOMPASPOS.COM - Para relawan paslon Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Syamsul Luthfi-H. Abdul Wahid (Luth...
LOMBOK TIMUR (NUSA TENGGARA BARAT), KOMPASPOS.COM - Para relawan paslon Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Syamsul Luthfi-H. Abdul Wahid (Luthfi-Wahid) diminta lebih dini mendata masyarakat miskin yang belum memperoleh pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang mudah dan gratis. Temuan di lapangan menunjukkan, masih cukup banyak warga miskin yang tidak terakses secara menyeluruh untuk layanan Pendidikan dan Kesehatan.
Sebagaimana terungkap dalam beberapa kali di berbagai tempat pertemuan dengan relawan, H. M. Syamsul Luthfi mengingatkan agar para relawan mendata warga yang masih belum terakses layanan Pendidikan dan Kesehatan gratis.
"Persoalan ini memang tidak hanya terjadi di daerah kita saja, tetapi di hampir seluruh daerah di Indonesia," ujar dia, Kamis, (3/10/24).
Data penduduk yang terus berubah karena migrasi, kelahiran dan kematian, membuat aparat pemerintah daerah harus cermat dan mengikuti perkembangan zaman dan selalu tersedia data up to date. "Karena itu para relawan Luthfi-Wahid harus peka dengan setiap perkembangan di tengah masyarakat," kata dia.
Terhadap kasus ketimpangan pemberian KIP oleh negara, misalnya, banyak ditemukan warga yang mestinya menerima KIP karena datang dari keluarga miskin, tapi malah yang memiliki kartu KIP tersebut yakni warga dari golongan ekonomi menengah ke atas.
"ni tentu menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat. Oleh karena itu kalau ditakdirkan Luthfi-Wahid memimpin daerah Lotim, maka kita akan tutupi kekurangan program kartu KIP dari pemerintah pusat itu dengan menerbitkan kartu KIP yang dibiayai oleh APBD Lombok Timur," ucap dia.
Demikian halnya dengan warga miskin yang belum terlayani soal kesehatannya karena kartu KIS yang diterbitkan pemerintah pusat.
"Kita akan terbitkan KIS versi daerah dengan talangan APBD Lotim bagi masyarakat yang belum terakses layanan kesehatan," tandasnya.
Pendataan yang dilakukan oleh para relawan secara lebih dini tersebut, kata Syamsul Luthfi, akan bisa melengkapi dan menyempurnakan data-data yang telah ada di pemerintah daerah.
"Sehingga kalau nanti Luthfi-Wahid ditakdirkan memimpin Lombok Timur, maka akan lebih gampang untuk merealisasikan program tersebut, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya tidak akan menimbulkan kecemburuan," tandasnya.
Soal volume terbatas anggaran yang ditransfer oleh pemerintah pusat, demikian Luthfi yang juga mantan Ketua DPRD Lombok Timur dan Wakil Bupati Lotim ini, pihaknya memiliki pengalaman masalah dinamika penganggaran di pemerintah pusat selama dirinya duduk di DPR RI.
"Sebesar apa pun anggaran yang digunakan, asalkan demi pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin, kita akan adakan," jelas dia.
Tidak semata berharap transfer anggaran dari pemerintah pusat dan tak perlu mengandalkan pinjaman atau utang banyak-banyak dari pusat pula, kata Luthfi, kepemimpinan Lombok Timur akan diikhtiarkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
"Pada lima tahun kepemimpinan Luthfi-Wahid, Insya Allah, akan diikhtiarkan untuk memperoleh PAD hingga Rp1 triliun, dan tentu saja PAD dimaksud untuk menambah sharing anggaran program yang dialokasikan pemerintah pusat di Lombok Timur," ungkap dia.
Program-program sesuai visi-misi yang ada, kata Luthfi, tidak muluk-muluk, tetapi cukup realistis, baik sumber pendanaan maupun pelaksanaan program. ‘
"Karena itu data menjadi sangat penting, baik data pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, hingga data-data sumber PAD yang akan dikelola dengan lebih baik. Disinilah peran penting pendataan tersebut harus dilakukan sembari tim relawan turun mensosialisasikan program Luthfi-Wahid," pungkasnya.
Penulis : Ril
.jpeg)
COMMENTS